Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Hubungan partai politik dan proses penyelenggaraan administrasi publik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya dapat dibedakan peran dan sistemnya. Eksistensi partai politik sebagai salah satu ciri emerintahan demokratis, diperlukan sarana politik demokrasi lainnya, yakni diselenggarakannya pemilihan umum yang adil. Semenjak dikembangkanny…
Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan penelitian hukum khususnya mahasiswa fakultas hukum. akdemisi. peneliti. dan praktisi hukum yang ingin mengetahui seluk beluk metode penelitian dan penulisan hukum secara lengkap dan mendalam. Buku ini juga membahas materi penelitian untuk penulisan Legal Memorandum beserta fungsi penelitian hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang …
Seolah-olah kaum demokrat dengan lembaga demokrasi dan kaum anti demokrat dengan lembaga anti demokrasi itu sama saja. Tidak ada bedanya Soeharto, pengikut, dan lembaga politik yang menopang kediktatoran fasis Orde Baru dengan kaum demokrat yang menggulingkannya. Seolah-olah tidak ada pertarungan politik (political struggle) bahkan perang demokrasi berkepanjangan (protract Seolah-olah kaum demo…
Dalam konteks Huku Bisnis atau Hukum Ekonomi, banyaknya bentuk klausula baku dalam transaksi, perlunya perlindungan konsumen, perlunya wawasan tentang pasar modal dan perbankan, bentuk tindak pidana ekonomi dan lain-lain sangat penting untuk membekali seorang Sarjana Hukum guna menguasai skill and power of legal problem solving, sehingga diharapkan kelak dapat memberi legal problem solution yan…
Buku ini membedah makna, kedudukan, dan implikasi hukum naskah Proklamasi dalam kerangka analisis yang holistik, yaitu yuridis, filosofis, politis dan historis, meskipun tetap mengedepankan dengan metode analisis Hukum Normatif.
Persoalan paling mendasar dalam ekonomi-politik, dalam arena internasional maupun domestik, adalah persolan ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Masalah berat jangan-jangan bukan kelangkaan sumberdaya, seperti yang selalu mendasari pemikiran para ekonom, tetapi justru poverty amidst Plenty. Sebenarnya sumberdaya cukup tersedia bagi semua, namun tidak semua orang punya ak Persoalan paling mend…
Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerinth provinsi, kabupaten dan walikota dipilih secara demokratis”. Frasa “dipilih ecara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah secara lan…