Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Melalui buku ini , semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dianalisis secara mendalam berdasar konsep hukum administrasi negara dan konsep penyelenggara otonomi daerah. Buku ini dapat dijadikan bahan acuan maupun pertimbangan bagi setiap kalangan (Politisi, pejabat negara , pebisnis, dan tokoh publik lainnya) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pu…
Sebagai ujung tombak penegakan hukum, posisi seorang hakim jelas menjadi sangat penting sekaligus prestisius. Berdasarkan pertimbangan dan putusannya, hukum ditegak-kan dan keadilan diberikan kepada yang berhak. Dalam kewenangannya, para pencari keadilan memercayakan nasib mereka. Dan karena itu pula, maka kualitas hakim menjadi sama krusialnya dengan keberadaan mereka dalam memben-tuk dan mene…
Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis, fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoretisi, teknisi, dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan a…
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi.
Sudah sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia, selalu diperbincangkan dikalangan ahli-ahli hukum ketatanegaraan dan dikalangan para pemikir-pemikir politik. Tujuannya untuk mencari suatu konsep yang ideal, tentang negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun berabad-abad lamanya konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap ideal tersebut, selalu…
Buku ini mengulas perjalanan sistem pemilu di Indonesia sejak pertama digelar pada tahun 1955 hingga 2019. Fokus ulasannya kepada sistem pemilu legislatif, antara proporsional terbuka atau tertutup. Penulis menganggap inilah titik krusial setiap perhelatan pemilu legislatif. Menggunakan metode penelitian sosio legal, pembahasan diperkuat dengan UU Pemilu di setiap pemilu, 6 Putusan Mahkamah …